Masyarakat Pedalaman Kalimantan Memberikan Pernyataan sikap kepada Pemerintah Republik Indonesia terkait beberapa poin penting

Pernyataan sikap tersebut disuarakan pada Sabtu (29/8/2026) di tengah perjalanan menyusuri Sungai Kayan menuju Desa Tapang Menua, desa terujung di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. (Foto/istimewa).

Di tengah gembar-gembor pemerataan pembangunan nasional, potret getir ketimpangan sosial-ekonomi justru kembali mencuat dari pedalaman Kalimantan Barat. Merasa terabaikan selama puluhan tahun kemerdekaan tanpa akses jalan darat, listrik, hingga melambungnya harga kebutuhan pokok, warga hulu Sungai Kayan di Kabupaten Sintang melayangkan pernyataan sikap tegas kepada pemerintah pusat sebagai wujud perlawanan atas keterisolasian yang tak kunjung teratasi.

Pernyataan sikap tersebut disuarakan pada Sabtu (29/8/2026) di tengah perjalanan menyusuri Sungai Kayan menuju Desa Tapang Menua—desa terujung di Kecamatan Kayan Hulu. Adapun poin-poin tuntutan yang disampaikan meliputi:

PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT PEDALAMAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT

Pada hari Sabtu, 29 Agustus 2026, di sepanjang aliran Sungai Kayan menuju Desa Tapang Menua—desa paling hulu di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Masyarakat Pedalaman Kayan Hulu menyatakan sikap tegas kepada Pemerintah Republik Indonesia:

1. Mendukung penuh Noven Honarius Lumungtela dalam aksi protes terhadap pemerintah pusat terkait ketimpangan pembangunan yang terus berlarut.

2. Menegaskan bahwa selama 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat pedalaman belum merasakan keadilan kemerdekaan. Kami hidup tanpa infrastruktur jalan penghubung, terpaksa menempuh jalur sungai selama 4–7 hari saat musim kemarau, serta bertahan hidup tanpa pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi (sinyal).

3. Mengecam ketimpangan harga kebutuhan dasar, di mana harga BBM mencapai Rp35.000 per liter (bahkan lebih) dan LPG 3 kg mencapai Rp80.000 per tabung, yang selama ini seolah dianggap hal wajar oleh pemangku kebijakan.

4. Menyatakan sikap melalui pengibaran bendera Dayak Besar dalam gerakan keprihatinan ini. Bendera tidak akan diturunkan sebelum ada komitmen nyata. Jika aparat dan pemerintah hendak menurunkannya, kami menantang rombongan pejabat untuk datang langsung ke kampung kami melewati jalur sungai pada musim kemarau agar merasakan penderitaan rakyat dan memastikan kepastian pembukaan akses jalan darat bagi pedalaman.

"Kami menegaskan bahwa langkah ini lahir murni dari keputusasaan dan jeritan masyarakat adat pedalaman, sekaligus menjadi undangan terbuka bagi pemerintah untuk membuktikan kehadirannya secara nyata di lapangan, bukan sekadar di atas kertas." Ujar Noven pada sabtu, 29 Agustus 2026. 

Aksi dan pernyataan sikap ini menjadi alarm keras bagi penentu arah kebijakan publik bahwa jargon pembangunan sentris pedalaman belum sepenuhnya menyentuh realitas di akar rumput. Mengabaikan jeritan rakyat pedalaman Kalimantan bukan hanya melanggengkan jurang disparitas ekonomi antarwilayah, melainkan membiarkan rasa keadilan terkikis pada sumber penyumbang kekayaan alam di Jakarta, dan Kini bola panas berada di tangan pemerintah pusat dan daerah seharusnya merespons dengan langkah konkret membuka keterisolasian fisik serta menstabilkan harga komoditas pokok, atau pejabat ingin membiarkan kekecewaan warga hulu terus bergulir menjadi preseden desentralisasi yang kian runcing.

(Penulis ; Hernandes Tino Raut)