Pesan untuk Presiden RI Prabowo Subianto: Ketidakadilan yang Terus Dibiarkan dalam PAUD

 

Husni Kurniawan Founder GARDANTARA ( Garis Pemuda Nusantara )

Pontianak — Di tengah gencarnya narasi pembangunan nasional, sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) justru masih diperlakukan seperti prioritas kelas dua. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai gagal menunjukkan keberpihakan nyata terhadap fondasi pendidikan paling dasar ini. Tiga persoalan utama berikut menjadi bukti nyata ketidakadilan yang terus dibiarkan:

1. Diskriminasi Status RA Negeri: Negara Absen, Ketimpangan Dibiarkan
Ironis. Negara mampu menggelontorkan anggaran besar untuk berbagai proyek prestisius, namun hingga kini belum mampu menghadirkan satu pun RA Negeri sebagai bentuk kehadiran negara di sektor PAUD berbasis keagamaan. Ketimpangan ini bukan sekadar soal fasilitas, tetapi soal pengakuan dan keadilan. Ketika RA terus dipinggirkan, negara secara tidak langsung sedang membiarkan diskriminasi sistemik berlangsung tanpa koreksi.

2. Minimnya Afirmasi CPNS bagi Alumni PIAUD: Negara Mengabaikan Profesionalisme
Alumni Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) seharusnya menjadi ujung tombak penguatan kualitas PAUD. Namun dalam praktik rekrutmen ASN, mereka justru seperti tidak dianggap ada. Kurangnya informasi yang berpihak, ditambah kualifikasi yang tidak sinkron, membuat keahlian spesifik mereka terabaikan. Ini bukan sekadar masalah teknis—ini kegagalan negara dalam menghargai profesionalisme dan investasi pendidikan yang telah ditempuh oleh ribuan lulusan.

3. Mandeknya Revisi UU Sisdiknas: Menunda Masa Depan Generasi Bangsa
Regulasi pendidikan saat ini sudah jauh tertinggal dari kebutuhan zaman. Namun hingga kini, revisi UU Sisdiknas terus berjalan di tempat. Penundaan ini bukan hal sepele—ini adalah bentuk kelalaian serius. Setiap hari tanpa pembaruan regulasi berarti menunda kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Artinya, negara sedang menunda investasi terbaik untuk masa depan bangsa.

Penutup: Negara Tidak Boleh Setengah Hati
Jika pemerintah serius berbicara tentang Indonesia Emas, maka PAUD tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap. Tanpa keadilan di tahap paling awal pendidikan, semua visi besar hanya akan menjadi retorika kosong. Presiden Prabowo Subianto dituntut untuk tidak sekadar memimpin, tetapi juga berani membenahi ketimpangan yang sudah terlalu lama dibiarkan.