84 Dapur MBG di Kalbar Ditutup, Akademisi IAIN Pontianak Uraikan Pentingnya Menjaga Komunikasi Publik
 | |
|
Kubu Raya - Peristiwa pengembalian paket Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh ratusan siswa dan guru di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, pada bulan Ramadan memantik perdebatan luas. Sebagian publik menyayangkan langkah tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk resistensi terhadap program pemerintah, namun ada juga pihak yang mewajarkan, demi menjaga mutu kebijakan.
Di tengah perbedaan pendapat itu, terdapat satu aspek patut disorot lebih dalam ialah bagaimana komunikasi media membingkai peristiwa ini dan memengaruhi persepsi publik.
Ketika menyimak banyak pemberitaan, diksi dominan yang muncul adalah “menolak MBG”, secara psikologis mengandung konotasi resistensi atau pembangkangan. Padahal, berdasarkan penjelasan pihak sekolah, langkah tersebut lebih tepat dimaknai evaluasi terhadap komposisi dan distribusi kualitas menu selama bulan suci.
Selain media arus utama, yang tak kalah penting adalah peran media sosial. Informasi tentang SMAN 1 Rasau Jaya menyebar cepat melalui platform digital, bahkan sebelum klarifikasi resmi diterima secara luas. Algoritma medsos cenderung mengangkat konten sarat emosinal, baik kemarahan maupun sindiran. Akibatnya, ruang diskusi publik mudah terbelah. Polarisasi ini sering kali membuat substansi isu terkait peningkatan mutu dan efektivitas program, lantas terpinggirkan oleh perdebatan identitas dan sentimen massal.
Peristiwa di SMAN 1 Rasau Jaya seharusnya tidak berhenti pada kontroversi sesaat. Ia dapat menjadi momentum refleksi bersama tentang pentingnya komunikasi yang transparan, partisipatif, dan empatik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Program sebesar MBG memerlukan kepercayaan yang mesti dibangun tak hanya dengan niat baik, tetapi dengan keterbukaan informasi dan kesediaan untuk mendengar.
Fenomena ini bukan sekadar tentang paket makanan di bulan Ramadan, melainkan cermin bagaimana negara, sekolah, media, dan masyarakat berinteraksi dalam ruang publik. Jika komunikasi dikelola secara bijak, maka kritik akan menjadi jembatan menuju perbaikan. Namun jika komunikasi terjebak pada framing yang menyederhanakan realitas, maka yang tersisa hanyalah prasangka.
Ketika menyimak banyak pemberitaan, diksi dominan yang muncul adalah “menolak MBG”, secara psikologis mengandung konotasi resistensi atau pembangkangan. Padahal, berdasarkan penjelasan pihak sekolah, langkah tersebut lebih tepat dimaknai evaluasi terhadap komposisi dan distribusi kualitas menu selama bulan suci.
Dikotomi istilah ini tidak sederhana jika dilihat dalam teori framing media, pilihan kata menentukan sudut pandang pembaca. Kesamaan realita di lapangan bisa dimaknai berbeda tergantung "kemasan" narasinya.
Judul berita sering kali lebih berpengaruh daripada isi lengkapnya. Banyak orang membaca headline tanpa menelusuri konteks. Melalui kata sederhana, “penolakan”, maka opini publik mudah tergiring bahwa sekolah bersikap tidak kooperatif. Sementara substansi kritik menyangkut standar gizi, kesesuaian anggaran, serta kualitas makanan di bulan puasa, tak diberikan penjelasan utuh. Akhirnya kritik konstruktif berubah menjadi destruktif.
Hemat Penulis, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui komunikasi kebijakan secara komprehensif. Program MBG sejatinya merupakan kebijakan publik berdampak luas dan menyentuh aspek sensitif, yakni kebutuhan dasar siswa.
Judul berita sering kali lebih berpengaruh daripada isi lengkapnya. Banyak orang membaca headline tanpa menelusuri konteks. Melalui kata sederhana, “penolakan”, maka opini publik mudah tergiring bahwa sekolah bersikap tidak kooperatif. Sementara substansi kritik menyangkut standar gizi, kesesuaian anggaran, serta kualitas makanan di bulan puasa, tak diberikan penjelasan utuh. Akhirnya kritik konstruktif berubah menjadi destruktif.
Hemat Penulis, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui komunikasi kebijakan secara komprehensif. Program MBG sejatinya merupakan kebijakan publik berdampak luas dan menyentuh aspek sensitif, yakni kebutuhan dasar siswa.
Dalam konteks Ramadan, terdapat penyesuaian teknis berupa makanan kering agar tidak cepat basi dan dapat dikonsumsi saat berbuka. Namun pertanyaannya, apakah perubahan ini dikomunikasikan secara jelas kepada sekolah dan penerima manfaat? Transparansi mengenai standar gizi, komposisi menu, dan mekanisme evaluasi sangat menentukan penerimaan masyarakat.
Komunikasi publik tidak berhenti pada distribusi program. Ia mencakup dialog, penjelasan, dan kesiapan menerima masukan. Jika komunikasi hanya bersifat monolog alias satu arah, maka tatkala muncul masukan, respon yang timbul justru defensif.
Komunikasi publik tidak berhenti pada distribusi program. Ia mencakup dialog, penjelasan, dan kesiapan menerima masukan. Jika komunikasi hanya bersifat monolog alias satu arah, maka tatkala muncul masukan, respon yang timbul justru defensif.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kritik menjadi bagian dari kontrol sosial yang memperkuat legitimasi program. Oleh karena itu, media memiliki peran sangat strategis selaku penyampai informasi sekaligus pengawas kebijakan.
Fungsi tersebut mesti dijalankan dengan tanggung jawab etis. Pertaruhan idealisme jurnalistik semata demi klik dan viralitas berisiko mengaburkan fakta sebenarnya. Keberimbangan publikasi, memuat penjelasan dari berbagai pihak, dan menghindari diksi yang memicu kontroversi ekstrem akan membantu publik memahami persoalan secara proporsional.
Selain media arus utama, yang tak kalah penting adalah peran media sosial. Informasi tentang SMAN 1 Rasau Jaya menyebar cepat melalui platform digital, bahkan sebelum klarifikasi resmi diterima secara luas. Algoritma medsos cenderung mengangkat konten sarat emosinal, baik kemarahan maupun sindiran. Akibatnya, ruang diskusi publik mudah terbelah. Polarisasi ini sering kali membuat substansi isu terkait peningkatan mutu dan efektivitas program, lantas terpinggirkan oleh perdebatan identitas dan sentimen massal.
Peristiwa di SMAN 1 Rasau Jaya seharusnya tidak berhenti pada kontroversi sesaat. Ia dapat menjadi momentum refleksi bersama tentang pentingnya komunikasi yang transparan, partisipatif, dan empatik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Program sebesar MBG memerlukan kepercayaan yang mesti dibangun tak hanya dengan niat baik, tetapi dengan keterbukaan informasi dan kesediaan untuk mendengar.
Fenomena ini bukan sekadar tentang paket makanan di bulan Ramadan, melainkan cermin bagaimana negara, sekolah, media, dan masyarakat berinteraksi dalam ruang publik. Jika komunikasi dikelola secara bijak, maka kritik akan menjadi jembatan menuju perbaikan. Namun jika komunikasi terjebak pada framing yang menyederhanakan realitas, maka yang tersisa hanyalah prasangka.
Di sinilah literasi komunikasi publik menjadi krusial. Masyarakat perlu membedakan antara kritik terhadap implementasi dan penolakan terhadap niat baik kebijakan. Pemerintah disarankan memandang kritik sebagai umpan balik yang berharga, bukan ancaman terhadap otoritas. Adapun institusi pendidikan, harus memastikan bahwa aspirasi disampaikan dengan kelugasan bahasa dan bertanggung jawab.
Hakikatnya, kata-kata memiliki daya ledak begitu besar. Pilihan diksi dalam mengabarkan suatu informasi, berpotensi dua arah; memperkuat kepercayaan atau malah memperuncing perbedaan. Dengan demikian, menjaga kualitas komunikasi beririsan langsung dengan menjaga idealitas kebijakan itu sendiri.
Mengutip detik.com, hingga tulisan ini terbit, Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat (Kalbar) yang ditutup sementara telah mencapai 84 unit. Jumlah ini bisa bertambah jika pengelola tidak segera memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Hakikatnya, kata-kata memiliki daya ledak begitu besar. Pilihan diksi dalam mengabarkan suatu informasi, berpotensi dua arah; memperkuat kepercayaan atau malah memperuncing perbedaan. Dengan demikian, menjaga kualitas komunikasi beririsan langsung dengan menjaga idealitas kebijakan itu sendiri.
Penulis: Ari Yunaldi
Editor: Rony Ramadhan Putra
84 Dapur MBG di Kalbar Ditutup, Akademisi IAIN Pontianak Uraikan Pentingnya Menjaga Komunikasi Publik
Reviewed by Ari Yunaldi
on
4/04/2026
Rating:
Reviewed by Ari Yunaldi
on
4/04/2026
Rating:
