Pembangunan Tidak Merata, Kalimantan Barat Terdesak Pembentukan Daerah Otonom Baru
 |
| Foto Firdaus (tengah), Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura (diedit dengan AI) |
Pontianak - Di Provinsi Kalimantan Barat, pembangunan infrastruktur terdominasi di Kota Pontianak. Sementara dalam kurun sepuluh tahun terakhir, jalan dan listrik kawasan Singkawang, Bengkayang, Sambas, termasuk bantuan pendidikan berupa beasiswa dari pemerintahan daerah tidak terdistribusi merata.
Padahal banyak cendekiawan berasal dari Singbebas yang telah menetap di ibukota, terbukti mampu bersaing serta berkontribusi meningkatkan SDM maupun IPM. Alangkah disayangkan, sebagian besar mereka kurang dilirik.
Kondisi miris tersebut sejatinya bisa dijadikan momentum implementasi dibentuknya Provinsi Sambas Raya. Dengan mengolaborasikan tiga potensi besar, seperti Kota Singkawang yang merupakan ikon moderasi lintas etnis dan terjuluki Kota Tertoleran di Indonesia (Setara Institute, 2023).
Lalu Kabupaten Bengkayang dikenal sumber daya alam melimpah, dianugerahi penduduk berintergritas tinggi. Termasuk pula Kabupaten Sambas, memiliki nilai budaya khas, menelurkan sejumlah pemikir (akademisi) kompeten. Bergelar “Serambi Mekkah”, tempat lahirnya Ulama kaliber internasional, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kawasan Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) berpenghuni lebih dari 1,2 juta jiwa. Angka yang secara demografis sudah memenuhi salah satu syarat pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fakta berikutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, tercatat bahwa Kota Pontianak menempati peringkat tertinggi dengan skor di atas 78, sedangkan Singbebas masih berada pada kisaran 66–70, menegaskan terjadinya kesenjangan pembangunan dan akses pelayanan publik.
Oleh karena itu, jika melihat realitas empiris di atas, maka wacana pemekaran teritori memiliki dasar argumentasi yang kuat. Penulis mendukung penuh munculnya Provinsi Sambas Raya sebagai upaya strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan akselerasi kemakmuran di wilayah utara Kalimantan Barat.
Penulis menyarankan Wali Kota Singkawang, Bupati Bengkayang, dan Bupati Sambas agar segera menginisiasi MoU kerja sama Singbebas, meneguhkan komitmen bersama. Keaktifan Forum dan seminar juga bisa menjadi opsi untuk mendalami riset, melalui pendekatan akademik, historis, dan kebutuhan masyarakat lokal.
Diharapkan langkah ini akan memperkuat legitimasi publik sekaligus membangun narasi pembangunan yang inklusif, terencana, berorientasi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi pemukim Bumi Borneo Barat di tiga daerah potensial.
Penulis: Firdaus (Dosen FISIP Universitas Tanjungpura)
Editor: Rony Ramadhan Putra
Lalu Kabupaten Bengkayang dikenal sumber daya alam melimpah, dianugerahi penduduk berintergritas tinggi. Termasuk pula Kabupaten Sambas, memiliki nilai budaya khas, menelurkan sejumlah pemikir (akademisi) kompeten. Bergelar “Serambi Mekkah”, tempat lahirnya Ulama kaliber internasional, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kawasan Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) berpenghuni lebih dari 1,2 juta jiwa. Angka yang secara demografis sudah memenuhi salah satu syarat pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fakta berikutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, tercatat bahwa Kota Pontianak menempati peringkat tertinggi dengan skor di atas 78, sedangkan Singbebas masih berada pada kisaran 66–70, menegaskan terjadinya kesenjangan pembangunan dan akses pelayanan publik.
Oleh karena itu, jika melihat realitas empiris di atas, maka wacana pemekaran teritori memiliki dasar argumentasi yang kuat. Penulis mendukung penuh munculnya Provinsi Sambas Raya sebagai upaya strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan akselerasi kemakmuran di wilayah utara Kalimantan Barat.
Penulis menyarankan Wali Kota Singkawang, Bupati Bengkayang, dan Bupati Sambas agar segera menginisiasi MoU kerja sama Singbebas, meneguhkan komitmen bersama. Keaktifan Forum dan seminar juga bisa menjadi opsi untuk mendalami riset, melalui pendekatan akademik, historis, dan kebutuhan masyarakat lokal.
Diharapkan langkah ini akan memperkuat legitimasi publik sekaligus membangun narasi pembangunan yang inklusif, terencana, berorientasi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi pemukim Bumi Borneo Barat di tiga daerah potensial.
Penulis: Firdaus (Dosen FISIP Universitas Tanjungpura)
Editor: Rony Ramadhan Putra
Pembangunan Tidak Merata, Kalimantan Barat Terdesak Pembentukan Daerah Otonom Baru
Reviewed by Halo Pontianak
on
10/22/2025
Rating:
Reviewed by Halo Pontianak
on
10/22/2025
Rating:
