Fenomena MBG dan Keracunan Massal, Indonesia Bisa Contoh Brasil dan India

Fenomena MBG dan Keracunan Massal, Indonesia Bisa Contoh Brasil dan India
(Ari Yunaldi, Dosen IAIN Pontianak)

Halo Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya lahir dari semangat besar, yaitu memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi, tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga. Namun, realitas pelaksanaan di lapangan masih menyisakan banyak tanda tanya. Kasus keracunan massal di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Mesti didukung sistem kuat dan akuntabel.

Data menunjukkan, sepanjang Januari hingga September 2025, lebih 9.000 anak di seluruh Indonesia mengalami keracunan makanan yang diduga berasal dari dapur MBG. Parahnya, diantara 8.000 dapur operasional, hanya 36 yang telah bersertifikat higienitas dan sanitasi. 

Bisa dinyatakan, tantangan terbesar bukan di konsepnya, melainkan implementasi di lapangan, baik pengawasan, pelatihan pengelola, hingga transparansi distribusi. Penyebab langsung yang ditemukan berulang kali sederhana namun krusial, seperti makanan disajikan beberapa jam setelah dimasak tanpa pendingin memadai, bahan mentah disimpan di suhu ruang, serta kurangnya pelatihan dasar tentang keamanan pangan.

Dalam banyak kasus, dapur penyedia baru beroperasi belum berusia satu bulan, lantas menangani ribuan porsi setiap hari. Mekanisme operasional belum matang, tapi sudah dipaksa bergerak secepat kilat. 

Indonesia sejatinya tak sendirian menghadapi tantangan seperti ini. Program makan bergizi di sekolah telah lama diterapkan di berbagai belahan dunia. Kesempatan belajar dan terus berbenah masih terbuka lebar.

Sebagai contoh, Brasil, salah satu negara paling sukses menjalankan program makanan sekolah lewat PNAE (Program Nacional de Alimentação Escolar). Telah melayani lebih dari 50 juta makanan per hari, dan untuk sekitar 40 juta siswa di 140.000 sekolah. 

Letak kesuksannya bukan semata memiliki anggaran besar, tetapi karena sistemnya dibangun berbasis kolaborasi lokal. Minimal 30 persen bahan pangan wajib dibeli dari petani kecil di sekitar sekolah. 

Dengan demikian, selain menjaga kesegaran bahan, program ini juga memperkuat ekonomi desa. Beralih ke Asia, India punya cerita lain lewat Mid Day Meal Scheme. Negeri itu juga pernah dilanda kasus keracunan massal seperti di Indonesia. Mereka lekas memperbaiki dengan menerbitkan SOP ketat.

Pemeriksaan bahan makanan, pelatihan rutin bagi pengelola dapur, sampai pemeriksaan sampel makanan dilakukan secara berkala. Bahkan di negara bagian Maharashtra mewajibkan audit independen setiap semester untuk mencegah kejadian serupa.

Bagaimana hasilnya? meski masih terdapat insiden kecil, skala dan frekuensinya jauh berkurang. Paling tidak, kedua negara tersebut mampu menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak melulu terkait dapur, akan tetapi manajemen, akuntabilitas, dan budaya pengawalan serta peningkatan mutu.

Oleh sebab itu, walaupun menghadapi tantangan keracunan, program MBG disisi lain turut membawa manfaat. Misalnya banyak sekolah melaporkan peningkatan kehadiran siswa dan konsentrasi belajar sejak distibusi makanan gratis dimulai.

Di beberapa daerah, keterlibatan UMKM lokal meningkat karena diajak kerjasama menjadi penyedia bahan makanan. Sejalan dengan model yang diterapkan oleh negara Brasil untuk mendorong local empowerment alias tulang punggung sistem pangan sekolah.

Sayangnya, kesan baik segera menghilang jika kepercayaan publik runtuh akibat massifnya pelajar terdampak negatif. Apalagi di era digital, satu foto makanan basi atau anak yang muntah di sekolah bisa viral dalam hitungan menit dan menciptakan persepsi negatif nasional.

Tentu sebuah kemutlakan, adanya transparansi dan komunikasi publik. Pemerintah harus membuka data mengenai dapur mana yang sudah memenuhi standar, siapa pengelolanya, serta langkah koreksi yang dilakukan pasca kejadian.

Masyarakat pun diharapkan lebih bersikap terbuka terhadap perubahan dan siap berpartisipasi aktif. Orang tua ikut mengawasi penyimpanan bahan makanan di sekolah, atau kelompok masyarakat lokal ikut membantu dalam edukasi sanitasi dapur, adalah contoh kecil supaya tercapai tujuan baik bersama.

MBG tidak bisa dijalankan dengan logika proyek jangka pendek. Ia memerlukan sistem yang adaptif, evaluasi berkelanjutan, dan integrasi dengan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal. Pemerintah wajib membangun pusat kontrol mutu nasional, melibatkan ahli gizi, akademisi, perwakilan masyarakat sipil untuk mengaudit kualitas makanan dan pelaksanaannya.

Penggunaan teknologi tak kalah penting. Kembali ke sampel awal, Brasil mengoptimalkan aplikasi NutriGov untuk memantau rantai suplai makanan sekolah secara real time. Indonesia bisa melakukan hal serupa, yakni menggabungkan data produksi, distribusi, serta laporan kesehatan anak, guna mencegah terjadinya bencana kemanusiaan, baik keracunan maupun kematian massal.

Patut diakui program Makan Bergizi Gratis adalah langkah monumental untuk kesejahteraan anak bangsa. Makanan yang baik diperlukan ketepatan resep dan proses yang bersih, didorong kebijakan publik yang penuh ketulusan, ketelitian, tidak terlalu komersial.

Asupan bergizi plus jaminan keselamatan adalah dua prinsip yang tak boleh dibuang begitu saja. Membangun bangsa selain infrastruktur, teramat penting pula pemenuhan nutrisi bagi generasi masa depan. Kecemerlangan Indonesia berawal dari proses "memasak" yang cakap dari dapur sekolah.

Penulis: Ari Yunaldi, Dosen IAIN Pontianak

Editor: Rony Ramadhan Putra