Generasi Z Wajib Kontrol Kebijakan Pemerintah, Sistem Demokrasi, dan Keterbukaan Informasi Publik

Firdaus (akademisi Fisip Untan), narasumber dalam deklarasi Garda Literasi Pemuda, membahas "Yang Muda Melek Kebijakan Publik", Pontianak, (06/12/2025).

Pontianak - Indonesia kini berada di momen krusial dalam menentukan arah historisnya, di tengah fenomena Bonus Demografi-diperkirakan terjadi antara tahun 2030 sampai 2040. Tak sekadar statistik, melainkan sebuah pertaruhan besar. 

Berdasarkan data terbaru per 30 Juni 2025, populasi usia produktif diprediksi mencapai 69,51% dari total penduduk, setara dengan sekitar 199,28 juta jiwa. Akademisi dari Universitas Tanjungpura (UNTAN), Firdaus, dengan tegas menyebut kondisi ini sebagai "koin bermata dua."

Artinya jika kualitas generasi produktif ini unggul, ia menjadi bonus luar biasa. Sebaliknya, ia akan menjelma menjadi bumerang bagi keberlangsungan negara.

Pertanyannya, Generasi Z sebagai aktor utama perubahan sosial, apakah telah memiliki literasi yang memadai, mampu berpartisipasi dan mengawasi proses kebijakan publik yang notabene memengaruhi nasib mereka ke depan?

Dalam konteks revolusi digital, di mana ponsel pintar telah menjadi perpanjangan tangan individu, proses perumusan policy telah mengalami transformasi radikal. Kecepatan akses data dan potensi pemanfaatan big data oleh pemerintah sejatinya membuka peluang bagi peningkatan akuntabilitas dan partisipasi publik melalui aneka kanal virtual.

Alas, kemudahan ini linier dengan resiko yang mengancam kualitas demokrasi. Kita dihadapkan pada derasnya arus misinformasi dan disinformasi, pelanggaran privasi akibat masifnya pengumpulan data, dan bahaya polarisasi sosial yang diperkuat oleh algoritma media sosial.

Faktor inilah yang membuat literasi kebijakan publik begitu mutlak diperlukan sebagai cetak biru bangsa. Tanpa pemahaman yang memadai, pemuda yang seharusnya merupakan inovator, penggerak sosial, dan pengawas, malah terseret, tereduksi semata penonton pasif.

Sikap apatis Gen Z akan berdampak pada regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan mereka, seperti usangnya kurikulum pendidikan atau rumitnya perizinan usaha bagi pemula.

Dengan demikian, tugas kolektif anak bangsa ialah bagaimana mentransformasikan penggunaan kekuatan itu, dari sekadar scroll menjadi control, setidaknya menggunakan tiga pendekatan.

Translasi Cerdas (Menerjemahkan Kebijakan)

Bahasa birokrasi sering kali kaku dan rumit. Generasi muda perlu mengambil peran sebagai penerjemah sosial. Dokumen kebijakan yang kompleks harus diubah menjadi konten yang simpel, seperti infografis Instagram, konten TikTok ringkas, atau utas X (Twitter). Tujuannya mendemokratisasi pemahaman kebijakan agar implikasinya dapat diakses oleh teman sebaya.

Kontrol Berbasis Data (Advokasi Cerdas)

Ketika menemukan kebijakan atau layanan publik yang merugikan, respons tidak boleh hanya didorong oleh emosi. Pemuda harus dilatih untuk mengumpulkan fakta, menyusun analisis singkat yang logis, dan menyampaikan masukan kepada pihak terkait dengan pendekatan yang sopan dan berbasis bukti (evidence-based). Pendekatan yang didasarkan pada data terbukti jauh lebih efektif dalam mendorong perubahan substantif daripada sekadar keluhan tanpa dasar yang mudah diabaikan.

Cek Silang Wajib (Mencari Kebenaran)

Maraknya hoaks plus politik identitas, generasi muda berkewajiban melakukan cek silang secara ketat. Daripada mudah percaya pada kabar burung yang beredar di media sosial, jadikan kunjungan ke sumber resmi, jurnal kredibel, atau lembaga verifikasi terpercaya sebagai praktik wajib. Ini adalah benteng pertahanan terakhir melawan manipulasi opini publik.

Kesimpulan Firdaus, momentum bonus demografi adalah kesempatan emas, bukan angka statis tanpa makna. Melalui penguatan literasi kebijakan, peningkatan kapasitas pengetahuan dunia maya, generasi pelanjut peradaban dapat mengambil kendali, berperan selaku katalisator perubahan yang enerjik, aktif, dan bertanggung jawab.

Jangan biarkan nasib kita ditentukan oleh orang lain. Kendalikan blue print sejak dini, agar segenap potensi luar biasa ikut andil mengawal kualitas demokrasi maupun keterbukaan informasi publik di Bumi Pertiwi.

Penulis: Hernandez Deraut

Editor: Rony Ramadhan Putra